Harapan Baik Untuk Kalimantan, Calon Ibukota Baru Nan Eksotis

Ibukota Jakarta (Doc: wowkeren.com)

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan dengan rencana pemindahan ibukota baru ke pulau Kalimantan. Pro dan kontra mengalir deras baik dalam khalayak nyata maupun sosial media. Saat ini ada dua lokasi yang disinyalir akan menjadi ibukota baru, yaitu kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimatan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sementara dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi akan mempublikasikan hasil riset ibukota baru Agustus mendatang.

“Kota akan semakin memainkan peran penting dalam perekonomian global”, --Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB

Dalam hal rencana jangka panjang ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendukung alasan positif dari beberapa tokoh, diantaranya:

Pandangan positif beberapa tokoh

Mengurangi Bias Perkotaan

Bias perkotaan terjadi ketika sebuah negara menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada sektor perkotaan. Kesenjangan antara perekonomian daerah kota dan pedesaan semakin meningkat. Pun ditambah dengan tren urbanisasi pekerja dengan alasan kemakmuran atas tingkat upah yang lebih tinggi.

Dilansir oleh kompas.com, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa usai dibangun nanti, ibukota baru tidak akan menjadi kota terbesar se-Indonesia. Pemindahan ibukota dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pemerintahan. Ibukota baru nantinya akan menampung sekira 1,5 juta penduduk, mulai dari PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, serta keluarga mereka. Pelaku bisnis juga akan mendapatkan ruang di ibukota baru demi mendukung kemajuan ekonomi setempat.

Jika benar demikian adanya, tentu pemindahan ibukota bukan menjadi hal negatif bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemindahan ibukota justru mendukung terbentuknya smart, green, beautiful, sustainable sesuai tujuan awal dari Bappenas.

Pemindahan ibukota sebagai salah satu wujud pembangunan

Keamanan Sosial dan Lingkungan Lebih Stabil

Pemindahan ibukota ke luar Jakarta memacu potensi keamanan yang lebih baik. Beban berat Jakarta mulai meluapkan dampaknya. Banjir tak terdeteksi sejak dini, kemacetan menjadi makanan setiap hari, udara mulai tercemar, permukaan tanah menurun, hingga sistem transportasi yang buruk. Pemindahan ibukota tentu dilakukan dengan rencana matang, termasuk tata ruang dan saluran limbahnya.

Hutan di Kalimantan sudah diakui menjadi salah satu lumbung oksigen bagi kesehatan paru-paru dunia. Dengan berpindahnya ibukota ke Kalimantan, populasi hutan harus tetap terjaga sebagai penopang kehidupan manusia dan satwa di sekitarnya. Keseimbangan antara megapolitan dan kelestarian alam tidak akan menimbulkan kekhawatiran tentang dampak negatif lingkungan di kemudian hari.

Perkiraan kontribusi Pulau Kalimantan meningkat (Doc: RPJM 2019 Bappenas)

Kepada CNBC Indonesia (19/07/10), Kepala Bappenas menyampaikan sejumlah kriteria calon ibukota baru. Ibukota baru nantinya terletak tidak jauh dari laut, minim potensi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ibukota nanti juga harus memiliki akses segala arah yang mudah dan efektif. Akses transportasi dan informasi ini harus benar-benar dijaga agar kehidupan masyarakat lebih terjamin.

Selaras dengan hal tersebut, official account instagram @bappenasri menyebutkan bahwa pemindahan ibukota terinspirasi dari negara Brasil, lalu bagaimana nasib Jakarta? Apakah sama halnya dengan Rio de Janiero yang tetap eksis dengan segala potensinya? Kabarnya, pemerintah akan menyiapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian yang lebih maju. Bila pembangunan ibukota baru dan Jakarta berjalan searah, tentu pokok masalah yang berkaitan dengan kota administratif dapat dikendalikan dengan adil.

Doc: instagram @bappenasri

Harapan baik atas ibukota baru tentu tercurah dari angan masyarakat, namun demikian pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai hal berikut:

1. Efisiensi biaya akomodasi dari dan ke luar pulau

Sudah semestinya pemerintah memperhatikan akomodasi transportasi, penginapan, dan sarana penunjang publik guna aksesabilitas yang lancar. Pembangunan makro bukan hanya soal kemajuan ekonomi, melainkan juga laju urban masyarakatnya.

2. Menjamin pembangunan makro yang anti korupsi

Megaproyek seperti pemindahan ibukota melahirkan tantangan tersendiri bagi para stakeholder, tak terkecuali dalam arus keuangan. Pembangunan jangka panjang dengan beberapa sumber dana tersebut harus dikontrol dengan teliti agar tidak menimbulkan kasus lain.

Semoga langkah baik pemerintah ini berjalan sesuai harapan. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita mendukung sesuai kepasitas diri. Pun memberikan saran terbaik dengan sikap yang baik pula. Menurut teman-teman bagaimana?